JAKARTA, PADMAIndonesia.id– Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga digadang-gadang termasuk dalam perebutan kursi pimpinan di Televisi Republik Indonesia (TVRI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis nasional di bidang telekomunikasi dan penyiaran publik.
Untuk menjaga netralitas dan integritas publik, Presiden Jokowi diharapkan tidak terlalu jauh mengintervensi pemilihan Direktur Utama TVRI, milik BUMN.
Sebagai lembaga penggiat anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN), Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, dalam keterangan resmi, Senin (6/11/2023), mengaku terpanggil nurani untuk mengawasi sekaligus mengawal proses seleksi pimpinan TVRI, BUMN strategis negara di bidang komunikasi publik dengan menyatakan;
Pertama, mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mengulangi hal yang sama seperti terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam seleksi Direktur Utama TVRI sehingga proses pemilihan dapat berjalan secara fair, adil, profesional dan tidak diskriminatif.
Kedua, meminta KPK RI dan Ombudsman RI untuk ikut terlibat aktif dalam mengawasi semua proses sehingga tidak syarat KKN apalagi menggadang-gadang Presiden Jokowi dalam proses pemilihan pimpinan TVRI.
Ketiga, mengajak solidaritas Penggiat Anti KKN dan Pers berintegritas, untuk mengawal ketat proses pemilihan pimpinan TVRI terutama intervensi Presiden Jokowi.
“Biarkan proses pemilihan Dirut TVRI berjalan demokratis tanpa intervensi kepentingan (kekuasaan, red) sehingga kinera BUMN strategis nasional (TVRI) tidak disandera oleh tendensi KKN,” tegas Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa.