LARANTUKA, PADMAIndonesia.id–Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mendesak pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur (Flotim) segera bertanggung jawab memenuhi hak-hak para tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang hingga kini masih diabaikan.
“Jelang peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-78, para Nakes di RSUD Larantuka justru belum merasakan kemerdekaan ketika hak-hak mereka masih diabaikan. Pemkab Flotim harus bertanggung jawab,” kata Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/8/2023).
Gabriel mengatakan, selaku pendamping hukum para Nakes RSUD Larantuka, PADMA Indonesia mendorong agar Penjabat Bupati Flotim dan DPRD Flotim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas persolan hak para Nakes RSUD Larantuka tersebut yang telah bertaruh nyawa selama pandemi Covid-19.
“Anggaran dari Kemenkes sudah dialokasikan. Lalu, ke mana uang yang menjadi hak-hak Nakes sehingga belum dicairkan hingga saat ini? Apakah dana tersebut disalahgunakan atau dialokasikan ke pos lain?” sorot Gabriel sambil menyinggung hasil audit BPK yang merekomendasikan untuk segera dicairkan kepada para Nakes.
Terkait persoalan tersebut, kata Gabriel, pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan RI, Ombudsman RI, Komnas Ham, Komisi IX DPR RI dan KPK RI.
“Kami menunggu hingga ulang tahun Kemerdekaan RI ke-78. Jika belum dipenuhi, maka kami akan mendatangi KPK RI dan mendesak untuk segera menangkap dan memproses Hukum para pihak yang telah menyelewengkan dana Nakes tersebut,” komit Gabriel yang juga Ketua KOMPAK Indonesia.***