MAUMERE, PADMAIndonesia.id– Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere mengapresiasi langkah Perum Bulog Maumere yang menggelar operasi pasar beras murah, berpusat di halaman Kantor Bulog Cabang Maumere, Kabupaten Sikka.
Meski giat pasar beras murah tersebut bertujuan untuk membantu mendistribusikan beras kepada masyarakat Kabupaten Sikka sekaligus menekan lonjaknya harga beras di pasaran, namun PMKRI Maumere menilai langkah tersebut kurang efektif dan efisien
Pasalnya, seturut pantauan Kornelis Wuli bersama jajaran Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Cabang Maumere di lokasi giat, timbul kemacetan arus lalu lintas sepanjang jalan raya depan halaman Kantor Bulog Cabang Maumere karena antrian ratusan masyarakat Sikka untuk mendapatkan beras.
“Ratusan masyarakat bahkan sudah antri sejak pagi untuk bisa mendapatkan beras. Ini terjadi hampir setiap hari dan sudah berjalan dua pekan,” ungkap Germas yang akrab disapa Kornel, dalam rilis resmi PMKRI yang diterima media ini, Senin (20/3/2023).
Kornel menerangkan bahwa seturut sumber yang diperoleh PMKRI, saat ini ketersediaan beras di gudang Perum Bulog Maumere yakni sebanyak 140 ton. Sementara pembongkaran di pelabuhan sebanyak 600 ton dan yang sudah dalam proses usulan sebanyak 500 ton.
Jalin Kerjasama dengan Pemdes dan Pemkel
Guna mengatasi antrian masyarakat dan mencegah kemacetan arus lalu lintas, Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Yakobus Tonce Horang, meminta agar Kepala Bulog Cabang Maumere, Abdul Azis, segera bekerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) maupun Pemerintah Kelurahan (Pemkel) yang ada di Kabupaten Sikka untuk membantu memperlancar mekanisme pendistribusian.
“Kami berharap agar mekanisme pendistribusian beras Bulog tidak hanya berpusat di Kantor Bulog Cabang Maumere, tetapi bisa melalui masing-masing Desa dan Kelurahan. Maka, pimpinan Bulog segera berkoordinasi dengan setiap Pemdes dan Pemkel guna menyikapi hal ini,” kata Kapres yang akrab disapa Epang ini.
PMKRI Maumere, kata Kapres Epang, sangat tidak sepakat jika mekanisme pendistribusian beras hanya berpusat di Kantor Bulog atau beberapa titik yang menjadi mitra Bulog.
“Kami berharap agar setiap masyarakat Sikka dapat memperoleh dampak positif dan tidak ada yang merasa diabaikan haknya,” ujar Kapres Epang.
PMKRI Mumere beralasan, mekanisme pendistribusian lewat Pemdes dan Pemkel, harus tetap mengikuti aturan dan ketentuan harga dari Bulog. Sehingga, Pemdes dan Pemkel yang bersedia menjadi mitra Bulog, harus melengkapi semua administrasi termasuk pernyataan kesanggupan untuk menjual dengan standar harga yang sudah ditetapkan oleh Bulog.
“Kami berharap agar giat operasi pasar terus dilakukan, termasuk di kios-kios yang menjadi mitra bulog sehingga dapat mencegah mafia beras Bulog. Masyarakat sedang susah, jangan sampai semakin mempersulit kondisi masyarakat. Kami akan terus memantau dan mengawasi hal ini,” komit Kapres Epang.