JAKARTA, PADMAIndonesia.id– Asosiasi Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan (APMI SKP) terus berkomitmen menyiapkan kompetensi, kapasitas dan sumber daya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Sektor Kemaritiman dan Perikanan yang akan bekerja di Luar Negeri, dengan mendorong kontribusi nyata Negara dan Swasta melalui Sekolah Vokasi Kemaritiman.
“Di saat CPMI sudah resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka mereka wajib mendapatkan perlindungan Negara maupun Lembaga atau APMI SKP,” ujar Ketua APMI SKP, Capt Edward, dalam kesempatan Dialog Kolaboratif Pengurus Pusat APMI SKP bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (9/3/2023).
Sebagai lembaga yang didirikan oleh Nakhoda Kapal, ABK dan Penggiat Sektor Kemaritiman dan Perikanan, APMI terpanggil untuk mempersiapkan CPMI dan melindungi PMI di Sektor Kemaritiman dan Perikanan dengan komitmen;
Pertama, menjajaki kerjasama dengan pihak Ombudsman RI untuk mengawasi pelayanan publik terhadap Kementerian dan Lembaga yang menangani Persiapan CPMI hingga perlindungan terhadap PMI di sektor Kemaritiman dan Perikanan, termasuk pemenuhan hak-hak mereka.
Kedua, menjajaki kerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mendorong agar segera menerbitkan aturan turunan dari PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan ABK berkolaborasi dengan Kemnaker, Kemenlu RI, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian serta Lembaga Negara lainnya untuk serius melakukan Rebranding Baru PMI di Sektor Kemaritiman dan Perikanan yang memiliki kontribusi besar menjadi Duta Bangsa di Poros Maritim sekaligus menghasilkan devisa besar bagi NKRI.
“Kami siap merealisasikan Indonesia POROS MARITIM dan Duta Bangsa Indonesia yang handal dan tangguh mengarungi tujuh Samudera di dunia,” komit Capt Edward.