JAKARTA, PADMAIndonesia.id– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Dalam rilisnya kepada media ini, Jumat (9/9/2022), Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi di satu sisi tidak memberatkan beban keuangan negara, sehingga wajib didukung, asalkan Negara secara tegas memberangus mafia migas dan spekulan-spekulan yang menaikkan harga barang sehingga membebankan daya beli masyarakat kecil.
Menurut Gabriel, selama ini PADMA Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, melakukan investigasi dan sudah melaporkan resmi ke KPK RI terkait Dugaan Kuat Mafia Migas.
“Diduga kuat ada peran para mafia migad yang ikut andil dalam mempermainkan kelangkaan gas saat pandemi Covid dan tidak tertutup kemungkinan ikut bermain dalam mempengaruhi masyarakat untuk melakukan aksi politik melawan kebijakan Pemerintah terkait kenaikan BBM bersubsidi,” sentil Gabriel.
Karena itu, tegas Gabriel, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung langkah KPK RI untuk menangkap dan memproses hukum mafiosi Migas; di antaranya Blok Migas Jatinegara, Bekasi, Jawa Barat.
Selain itu, lanjut Ketua KOMPAK Indonesia itu, pihaknya mendukung Pemerintah untuk gencar memproduksi energii alternatif non-migas sehingga tidak bergantung pada migas.
“Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajarannya untuk tidak terjebak pada permainan mafiosi migas yang mengatasnamakan rakyat dengan melakukan aksi protes melalui mahasiswa dan buruh agar mereka tetap garong BBM Bersubsidi yang membebankan keuangan negara,” desak Gabriel.